Bandung – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan resmi melantik Kepala Seksi Pelayanan Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Suryadin, S.Pd, M.Pd. menggantikan Budi Hermawan, S.Pd, M.Phil,SNE yang kini menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bersama-sama dengan 140 pejabat struktural eselon
II, III dan IV lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Aula Barat
Gedung Sate Bandung, Rabu (16/5/2018).
Ke 140 pejabat yang dilantik terdiri dari mutasi dan promosi jabatan. Dalam sambutannya Gubernur berpesan para ASN yang dilantik harus betul-betul memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi pada jabatan masing-masing.
Ke 140 pejabat yang dilantik terdiri dari mutasi dan promosi jabatan. Dalam sambutannya Gubernur berpesan para ASN yang dilantik harus betul-betul memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi pada jabatan masing-masing.
"Ini penting karena
merupakan kewajiban utama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebuah
jabatan," kata Aher.
Jabatan, menurut Aher
bukanlah sebuah kekuasaan tapi jabatan hakikatnya adalah beban, tanggung jawab
dan amanah. Jabatan baru akan menjadi kemuliaan manakala beban tersebut
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bila tidak ingin menjadi beban terus
menerus. Aher pun menekankan tiga hal bagi pejabat yang dilantik yaitu kinerja,
dedikasi tinggi dan keikhlasan.
"Tiga hal itu harus
hadir untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.
"Saya yakin dan percaya
semua ASN di lingkup Pemprov Jabar memiliki tekad dan kemampuan untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Khusus kepada ASN yang
dilantik tentu ini merupakan bentuk kepercayaan dan amanat untuk menduduki
suatu jabatan," tambah Aher.
Lebih lanjut Aher
mengungkapkan, mutasi dan promosi jabatan masih dimungkinkan terjadi dalam
waktu dekat ini selama ada izin dari Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan
aturan berlaku. Hal ini mengingat masih adanya kekosongan jabatan di sejumlah
OPD.
"Masih dimungkinkan ada
pelantikan asal ada izin Kemendagri. Ini terkait dengan kekosongan jabatan,
mungkin di awal Juni, kan sudah dimintakan persetujuan pelantikannya,"
ucapnya.
Aher menuturkan, saat ini
masih ada 30 lebih pejabat eselon IV yang belum mendapatkan jabatan. Sejak 12
Agustus 2017 Kepala Daerah tidak lagi punya kewenangan langsung untuk
mengangkat dan memberhentikan pegawai kecuali ada izin dari Kemendagri.
"Jadi pelantikan hari
ini atas izin dari Kemendagri," ujarnya.(Adv)
How to gamble online with bitcoin - Dr.MD
BalasHapusA few months ago, I 밀양 출장마사지 stumbled upon the world 고양 출장마사지 of online 의정부 출장마사지 casino gambling. The idea 구리 출장안마 of using cryptocurrencies for gambling has never been more 2 answers · Top answer: I'm a professional gambler. 태백 출장샵